[7] KEBIJAKAN KOMUNIKASI DI ERA REFORMASI (BAGIAN 1 : PERS)

Reformasi merupakan era perubahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia pada pasca era orde baru. Reformasi bangsa Indonesia pada 1998 berhasil menggulingkan Soeharto yang teah menjabat sebagai presiden selama 32 tahun. Pergerakan reformasi di Indonesia didorong oleh beberapa faktor, diantaranya:
  1. Krisis Politik, demokrasi pada era orde baru dilaksanakan hanya untuk kepentingan pemerintah sendiri.
  2. Krisis Hukum, hukum dijadikan alat untuk membela kepentingan penguasa.
  3. Krisis Ekonomi, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS.
  4. Krisis Sosial, konflik antar etnis dan agama sehingga terjadi kerusuhan di beberapa daerah di Indonesia.
  5. Krisis kepercayaan, pemerintah tidak mampu membangun kehidupan politik yang membuat masyarakat tidak percaya  terhadap pemerintah.
Pada era reformasi terdapat dinamika kebijakan informasi dan komunikasi :
  1. Masa Presiden Habibie (21 Mei 1998 - 20 Oktober 1999) - Masa ini Ia memberlakukan kebijakan pers seperti pencabutan pembredelan pers, penyederhanaan permohonan SIUPP, mencabut SK Menpen mengenai pengakuan pemerintah terhadap PWI sebagai satu-satunya organisasi wartawan di Indonesia. Kebijakan pers pada masa ini terjadi trial by the press, dan self censhorsip.
  2. Masa Abdurrahman Wahid (20 Oktober 1999-23 Juli 2001) - Gusdur membuat keputusan untuk melakukan pembubaran dan penghapusan Dept. Penerangan, dan membentuk BIKN. Dept. Penerangan dihapus karena hanya disibukkan dengan urusan perizinan yang memungut biaya.
  3. Masa Megawati Soekarno Puteri (23 Juli 2001-20 Oktober 2004) - Menetapkan Kementrian Negara Komunikasi dan Informasi yaitu Syamsul Mu'arif. Kemudian, pembentukkan Lembaga Informasi Nasional yang bertugas untuk melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pelayanan informasi nasional. Selain itu, wewenang Kominfo dalam hal konten penyiaran dialihkan ke lembaga independen baru, yaitu Komisi Penyiaran Indonesia.
  4. Masa Susilo Bambang Yudhoyono (20 Oktober 2004 - 20 Oktober 2014) - SBY menetapkan Pers bebas bertanggungjawab. Kepemimpinan SBY juga memperoleh kebijakan yaitu menggabungkan Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi, Lembaga Informasi Nasional, dan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi yang berasal dari Departemen Perhubungan dan ditambahkannya direktorat jenderal baru yaitu Direktorat Jenderal Aplikasi Telematika, penggabungan ini bernama Dept. Komunikasi dan Indormatika. Pada 2008 dibentuk Kominfo.
  5. Masa Joko Widodo (20 Oktober 2014 - Sekarang) - Terdapat kebijakan Clearing House. Di Papua pers dibatasi terutama pers asing. Kebijakan lainnya adalah revisi terhadap UU ITE.



Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

[12] KEBIJAKAN, HUKUM, DAN REGULASI BIDANG TELEKOMUNIKASI (FREKUENSI, INTERNET, DAN INFORMATIKA)

Dasar Kelahiran UU Telekomunikasidan penyiaran - Lahir pasca orba pada tahun 1999 - dipelopori oleh Margareth Tatcher, 1980an - RUU tekomunikasi sudah dibuat tahun 1996 - tahun 2000 ada studi tentang UU telekomunikasi UU pers 1999 dan UU penyiaran 2002 lahir karena reformasi, dan mengandung prinsip liberal, untuk mendukung demokrasi setelah bertahun-tahun ada di rezim otoriter. UU Pers disahkan 23 sept 1999 oleh habibie, dan lahirlah UU no. 40 Tahun 1999 Tentang Pers. UU Penyiaran tahun 2002 mengatur penyiaran yang menggunakan frekuensi publik, UU ini terbit pada masa kepresidenan Megawati. Demokrasi di Indonesia Indonesia menegakkan desentralisasi lewat otonomi daerah berdasarkan UUD 1945. Demokrasi menjamin hak ekososbud masyarakat sesuai pasal 31-34 UUD 1945. Demokratisasi telekomunikasi dan penyiaran Tolak ukur negara demokrasi adalah kebebasan berekspresi, berbicara, dan kemerdekaan pers. Jaminan tersebut perlu adanya keadilan. Regulasi telekomunikasi dan penyia
Read more

[10] KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum Keterbukaan Informasi Publik : 1. UUD 1945 Mengenai HAM (amandemeen) sebagai salah satu syarat negara hukum, indikator tingkat peradaban, dan demokrasi 2. TAP MPR Mengenai HAM : Tap MPR no. 17/MPR/98 dicanut, diganti menjadi Tap MPR no. 1/MPR/2003 3. Undang-Undang Pasal 20 dan 21 Tap MPR/17/MPR/1998 Masyarakat berhak atas komunikasi dan informasi untuk pengembangan pribadi. 4. Peraturan Perundang-Undangan Lain - HAM adalah  informasi tata ruang - HAM adalah informasi lingkungan hidup - HAM adalah informasi benar, jelas, jujur, mengenai barang dan jasa - Mencari informasi atau perlindungan hukum - catatan jasa telekomunikasi - melakukan kemerdekaan pers UU mengenai kerterbukaan informasi publik muncul pada era informasi 1998, dimana pada saat itu timbul kesadaran mengenai keterbukaan akses informasi dari berbagai kalangan. Banyak isu juga yang mendotong keterbukaan informasi publik, seperti pemberantasan korupsi, penegakkan Hak Asasi Manusia, dan keinginan unt
Read more