[10] KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum Keterbukaan Informasi Publik :
1. UUD 1945
Mengenai HAM (amandemeen) sebagai salah satu syarat negara hukum, indikator tingkat peradaban, dan demokrasi
2. TAP MPR
Mengenai HAM : Tap MPR no. 17/MPR/98 dicanut, diganti menjadi Tap MPR no. 1/MPR/2003
3. Undang-Undang Pasal 20 dan 21 Tap MPR/17/MPR/1998
Masyarakat berhak atas komunikasi dan informasi untuk pengembangan pribadi.
4. Peraturan Perundang-Undangan Lain
- HAM adalah  informasi tata ruang
- HAM adalah informasi lingkungan hidup
- HAM adalah informasi benar, jelas, jujur, mengenai barang dan jasa
- Mencari informasi atau perlindungan hukum
- catatan jasa telekomunikasi
- melakukan kemerdekaan pers

UU mengenai kerterbukaan informasi publik muncul pada era informasi 1998, dimana pada saat itu timbul kesadaran mengenai keterbukaan akses informasi dari berbagai kalangan. Banyak isu juga yang mendotong keterbukaan informasi publik, seperti pemberantasan korupsi, penegakkan Hak Asasi Manusia, dan keinginan untuk memiliki tata kelola pemerintahan yang baik.

UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
UU ini dibuat dan ditandatangani pada 30 April 2008 dan mulai berlaku pada 1 Mei 2008.
Sudah harus membuat komisi informasi, peraturan pemerintah tentang jangka waktu pengecualian informasi.
UU ini  memberikan kewenangan terhadap komisi informasi untuk membuat petunjuk teknik pelaksanaan undang-undang tersebut.
Pasal 1 ayat 2, Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Informasi yang dikecualikan (Pasal 17 Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik)
a. dapat menghambat proses penegakan hukum
b. dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindangan dari persaingan usaha yang tidak sehat.
c. dapat membahayakan pertahanan dan kemanan negara.
d. dapat mengungkapkan kekayaan alam di indonesia
e. dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional


Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

[7] KEBIJAKAN KOMUNIKASI DI ERA REFORMASI (BAGIAN 1 : PERS)

Reformasi merupakan era perubahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia pada pasca era orde baru. Reformasi bangsa Indonesia pada 1998 berhasil menggulingkan Soeharto yang teah menjabat sebagai presiden selama 32 tahun. Pergerakan reformasi di Indonesia didorong oleh beberapa faktor, diantaranya: Krisis Politik, demokrasi pada era orde baru dilaksanakan hanya untuk kepentingan pemerintah sendiri. Krisis Hukum, hukum dijadikan alat untuk membela kepentingan penguasa. Krisis Ekonomi, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Krisis Sosial, konflik antar etnis dan agama sehingga terjadi kerusuhan di beberapa daerah di Indonesia. Krisis kepercayaan, pemerintah tidak mampu membangun kehidupan politik yang membuat masyarakat tidak percaya  terhadap pemerintah. Pada era reformasi terdapat dinamika kebijakan informasi dan komunikasi : Masa Presiden Habibie (21 Mei 1998 - 20 Oktober 1999) - Masa ini Ia memberlakukan kebijakan pers seperti pencabutan pembredelan pers, pe
Read more

[12] KEBIJAKAN, HUKUM, DAN REGULASI BIDANG TELEKOMUNIKASI (FREKUENSI, INTERNET, DAN INFORMATIKA)

Dasar Kelahiran UU Telekomunikasidan penyiaran - Lahir pasca orba pada tahun 1999 - dipelopori oleh Margareth Tatcher, 1980an - RUU tekomunikasi sudah dibuat tahun 1996 - tahun 2000 ada studi tentang UU telekomunikasi UU pers 1999 dan UU penyiaran 2002 lahir karena reformasi, dan mengandung prinsip liberal, untuk mendukung demokrasi setelah bertahun-tahun ada di rezim otoriter. UU Pers disahkan 23 sept 1999 oleh habibie, dan lahirlah UU no. 40 Tahun 1999 Tentang Pers. UU Penyiaran tahun 2002 mengatur penyiaran yang menggunakan frekuensi publik, UU ini terbit pada masa kepresidenan Megawati. Demokrasi di Indonesia Indonesia menegakkan desentralisasi lewat otonomi daerah berdasarkan UUD 1945. Demokrasi menjamin hak ekososbud masyarakat sesuai pasal 31-34 UUD 1945. Demokratisasi telekomunikasi dan penyiaran Tolak ukur negara demokrasi adalah kebebasan berekspresi, berbicara, dan kemerdekaan pers. Jaminan tersebut perlu adanya keadilan. Regulasi telekomunikasi dan penyia
Read more