[3] KEBIJAKAN KOMUNIKASI DI ERA KOLONIAL BELANDA DAN JEPANG

Pers dikenal tahun 1744 melalui surat kabar bernama “Bataviasche Nouvles” yang diterbitkan oleh Gubernur Jenderal Van Imhoff, namun surat kabar ini ditentang oleh VOC. Berikut adalah perkembangan surat kabar:
  1. Tahun 1776 muncul surat kabar “Het Vendu Niews” oleh L. Dominicus.
  2. Tahun 1810 terbit “Bataviasche Kolonial Courant”
  3. Tahun 1812 terbit “ Java Government Gazzete”
  4. Tahun 1851 terbit “Het Bataviasche Advertantie Blad”
  5. Tahun 1852 terbit “Jave Bode” yang terbit resmi dari pemerintah, kontennya tentang kepemerintahan Kolonial Belanda.
  6. Muncul kantor berita “ANETA”  yaitu keagenan berita umum dan telegrap yang memberitakan berita penting yang terjadi selama perang dunia pertama.

            Pada masa kolonial Belanda muncul peraturan kebijakan komunikasi pada tanggal 7 september 1931. Pertama, “Presbreider Ordoonantie” yang melarang terbitan tertentu. Kedua, “Hautzai Artikelen” yang berisi pasal-pasal yang mengecam hukuman pada siapapun yang menyebarkan rasa kebencian, permusuhan, dan penghinaan.

 Kemudian, muncul media komunikasi yang berasal dari Indonesia, bernama “Solosche Radio Verenigging” atau biasa disebut Radio Republik Indonesia Surakarta. Program kerja  RRI yaitu : membuka cabang-cabang diluar Solo dan membuat organisasi pendengar, menyediakan sarana dan prasarana radio, dan menata konten program radio yang memunculkan budaya ketimuran. Salah satu hal yang dilakukan oleh RRIS untuk mewujudkan program kerjanya adalah melakukan siaran dengan lagu-lagu daerah dan kontennya mengandung kesenian Indonesia. RRIS menunjukan kemandirian banga Indonesia dalam gagasan, keuangan, dan sumber daya manusia dalam media.

 Penjajahan Jepang dimulai pada tahun 1942. Kedatangan Jepang ke Indonesia memunculkan kekhawatiran bagi Belanda, karena Jepang akan menghancurkan SRV / RRIS. RRIS dihancurkan dan digantikan oleh Hoso Kyoku yang berlokasi di Solo. Hoso Kyoku dibentuk karena Jepang tidak mau ada keterlibatan Belanda dalam media komunikasi di Indonesia. Gunanya untuk mengontrol siaran, dan melarang bahasa, lagu, serta kesenian Belanda disiarkan di Indonesia.
 Jepang memunculkan media dan teknik baru untuk melakukan propaganda dengan menjadikan Hoso Kyoku sebagai alat propaganda (doktrin ideologi secara sistematis) untuk mengendalikan massa. Berikut tiga media dan teknik yang dilakukan oleh Jepang:
  1. Sendenbu (Departemen Propaganda), dibentuk pada agustus 1942
Sendenbu melakukan propaganda informasi pemerintahan sipil yang ditujukan pada masyarakat Jawa. Sendenbu dibagi dalam tiga seksi, yaitu seksi administrasi, berita dan pers, propaganda.
2.      Rancangan Propaganda dan media
Rancangan ini dibuat oleh Gunseikan dan diwujudkan dalam media buku, poster, pamflet, koran, foto, radio, dan lainnya. Media utama yang digunakan adalah film, musik, dan seni panggung.
3.      Media propaganda
a.       Film
Produksi film dikontrol oleh pemerintah dibawah agensi Jawa Eiga Kosha (1942). Namun, kemudian muncul aturan baru pemerintah Jepang, dimana film diatur oleh agensi Jepang bernama Naichi ‘Ei dan Eihai, sehingga ada pembatasan film dalam distribusi film.
b.      Pemutaran Film
Dalam distribusi film, Eihai melalukan seleksi dan baru menyebarkannya karena ada peraturan/kriteria khusus dalam sebuah film. Muncul bioskop keliling.
c.       Media lain
Menggunakan drama, wayang, tarian, kamishibai, nyanyian, dan radio.





Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

[7] KEBIJAKAN KOMUNIKASI DI ERA REFORMASI (BAGIAN 1 : PERS)

Reformasi merupakan era perubahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia pada pasca era orde baru. Reformasi bangsa Indonesia pada 1998 berhasil menggulingkan Soeharto yang teah menjabat sebagai presiden selama 32 tahun. Pergerakan reformasi di Indonesia didorong oleh beberapa faktor, diantaranya: Krisis Politik, demokrasi pada era orde baru dilaksanakan hanya untuk kepentingan pemerintah sendiri. Krisis Hukum, hukum dijadikan alat untuk membela kepentingan penguasa. Krisis Ekonomi, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Krisis Sosial, konflik antar etnis dan agama sehingga terjadi kerusuhan di beberapa daerah di Indonesia. Krisis kepercayaan, pemerintah tidak mampu membangun kehidupan politik yang membuat masyarakat tidak percaya  terhadap pemerintah. Pada era reformasi terdapat dinamika kebijakan informasi dan komunikasi : Masa Presiden Habibie (21 Mei 1998 - 20 Oktober 1999) - Masa ini Ia memberlakukan kebijakan pers seperti pencabutan pembredelan pers, pe
Read more

[12] KEBIJAKAN, HUKUM, DAN REGULASI BIDANG TELEKOMUNIKASI (FREKUENSI, INTERNET, DAN INFORMATIKA)

Dasar Kelahiran UU Telekomunikasidan penyiaran - Lahir pasca orba pada tahun 1999 - dipelopori oleh Margareth Tatcher, 1980an - RUU tekomunikasi sudah dibuat tahun 1996 - tahun 2000 ada studi tentang UU telekomunikasi UU pers 1999 dan UU penyiaran 2002 lahir karena reformasi, dan mengandung prinsip liberal, untuk mendukung demokrasi setelah bertahun-tahun ada di rezim otoriter. UU Pers disahkan 23 sept 1999 oleh habibie, dan lahirlah UU no. 40 Tahun 1999 Tentang Pers. UU Penyiaran tahun 2002 mengatur penyiaran yang menggunakan frekuensi publik, UU ini terbit pada masa kepresidenan Megawati. Demokrasi di Indonesia Indonesia menegakkan desentralisasi lewat otonomi daerah berdasarkan UUD 1945. Demokrasi menjamin hak ekososbud masyarakat sesuai pasal 31-34 UUD 1945. Demokratisasi telekomunikasi dan penyiaran Tolak ukur negara demokrasi adalah kebebasan berekspresi, berbicara, dan kemerdekaan pers. Jaminan tersebut perlu adanya keadilan. Regulasi telekomunikasi dan penyia
Read more

[10] KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum Keterbukaan Informasi Publik : 1. UUD 1945 Mengenai HAM (amandemeen) sebagai salah satu syarat negara hukum, indikator tingkat peradaban, dan demokrasi 2. TAP MPR Mengenai HAM : Tap MPR no. 17/MPR/98 dicanut, diganti menjadi Tap MPR no. 1/MPR/2003 3. Undang-Undang Pasal 20 dan 21 Tap MPR/17/MPR/1998 Masyarakat berhak atas komunikasi dan informasi untuk pengembangan pribadi. 4. Peraturan Perundang-Undangan Lain - HAM adalah  informasi tata ruang - HAM adalah informasi lingkungan hidup - HAM adalah informasi benar, jelas, jujur, mengenai barang dan jasa - Mencari informasi atau perlindungan hukum - catatan jasa telekomunikasi - melakukan kemerdekaan pers UU mengenai kerterbukaan informasi publik muncul pada era informasi 1998, dimana pada saat itu timbul kesadaran mengenai keterbukaan akses informasi dari berbagai kalangan. Banyak isu juga yang mendotong keterbukaan informasi publik, seperti pemberantasan korupsi, penegakkan Hak Asasi Manusia, dan keinginan unt
Read more