[5] KEBIJAKAN KOMUNIKASI ERA ORDE BARU ( BAGIAN 1 : MEDIA CETAK )

Teori-Teori tentang Negara dan Masyarakat
  1. Teori Pluralis, menjelaskan mengenai proses politik dalam suatu negara. Kekuasaan menjadi ciri kelompok dominan masayrakat tertentu. Teori ini memandang bahwa hubungan negara dan masyarakat tidak seimbang.
  2. Teori Organis, memandang bahwa negara harus berperan aktif dan berinisiatif untuk menentukan keputusan politik untuk pembangunan negara. Dalam teori ini hubungan negara dan masyarakat tidak seimbang, dilihat dari ciri negara yang dominan dan masyarakatnya sub-ordinan.
  3. Teori Marxis, yang mengemukakan bahwa negara mempunyai otonomi yang relatif. Negara memiliki otonom penuh terhadap kaun buruh, tapi tidak memiliki kekuasaan tertinggi dalam sistem kapitalis.
  4. Teori Intergralistik, mengemukakan  bahwa negara menyelesaikan paham perseorangan dan golongan, berdasarkan persatuan dan kesatuan negara. Negara dan masyarakat merupakan persatuan yang berasaskan gotong royong dan kekeluargaan.
Pers, Masyarakat dan Orde Baru
Dari empat teori hubungan negara dan masyarakat diatas, kesimpulannya memiliki dua konsekuensi, yaitu pers dipandang sebagai mediasi interaksi dari kekuatan ekopolsos, dan pers dipandang sebagai kekuatan sospol non negara yang berinteraksi dalam orde politik tertentu.
-         
-     
Pers, Masyarakat dan Orde Baru
            Dari teori-teori di atas dapat disimpulkan bahwa, negara dan masyarakat merupakan entitas yang berbeda, negara bersifat otonom dan mendominasi masyarakat, negara tidak bersifat netral dan memihak kelas yang dominan, dan negara bersifat dependen (Abar, 1995). Dari empat kesimpulan tersebut, memiliki dua konsekuensi, yaitu: pers dipandang sebagai mediasi interaksi dari kekuataan ekonomi, politik, dan sosial dan pers dipandang sebagai kekuatan sosial politik (non negara) berinteraksi dalam orde politik tertentu.

Peristiwa Malari (14-17 Januari 1974)
Peristiwa ini disebabkan oleh demonstransi di Ibukota karena pencabutan izin surat kabar, diantaranya tanggal 16 Januari, Surat kabar Harian Nusantara dilarang terbit karena mengandung nilai yang dianggap menghasut rakyat. 19 Januari SIC Suluh Beritaa Surabaya dicabut izin, kemudian esoknya SIC Mahasiswa Indonesia di Bandung dicabut. 21 Januari, SIC Kami, Indonesia Raya, Abdi, The Jakarta Times, MingguanWanang, dan Pemuda Indonesia, dicabut. 2 Februari, SIC Mingguan Indonesia Pos dicabut. Dan masih banyak lagi surat kabar yang dicabut izinnya.

Gelombang Bredel di Tahun 1970an, Operasi pencabutan Izin 1980,  dan Bredel Anakronistis 1990
1970 menjadi awal perpecahan antara pemerintah dan pers yang ditandai dengan pembredelan massal. Sehingga mengakibatkan demonstrasi tahun 1974 yang menyebabkan peristiwa Malari, karena masyarakat tidak puas terhadap kebijakan pemerintah, dan mengakibatkan 470 demonstran ditangkap.
Pada 1980an, beberapa kantor pers dibredel oleh pemerintah karena dianggap menentang nilai sistem pers pancasila dan melanggar peraturan pers Orde Baru. 
Awal tahun 1990, menjadi puncak kebebasan pers. Namun kembali terjadi konflik pada 21 Juni 1994, Menteri Penerangan mencabut izin Tempo, Detik, dan Editor, karena menuliskan bisnis keluarga presiden , melanggar HAM, dll. Tindakan ini menimbulkan protes dari masyarakat, kelompok Solidaritas Indonesia yang terbentuk memperjuangkan mengenai hak hak kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan lain-lain. 

Beredel Anakronistis di Periode 1990-an
Periode awal pada tahun 1990-an merupakan puncak dari kebebasan pers. Namun kembali terjadi konflik. 21 Juni 1994, Mentri Penerangan mencabut izin dari Tempo, DeTIK, dan Editor. Ketiga surat kabar ini ditutup karena mereka menuliskan bisnis keluarga presiden, pelanggaran HAM, dan lain-lain. Tindakan pemerintah ini menimbulkan protes besar (Hill, 2011:45). Kelompok Solidaritas Indonesia yang terbentuk memperjuangkan mengenai hak hak kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan lain-lain.

Kebangkitan Imperium Pers
Ditandai setelah lengsernya Orde Baru. Pers harusmandiri dalam mengembangkan bisnisnya dan harus berhati-hati atas adanya kuasa pembredelan oleh pemerintah. Ada 4 Media besar yang tumbuh semenjak masa Orde baru ;
  1. Kelompok Kompas Gramedia
  2. Kelompok Sinar Kasih
  3. Kelompok Temo Grafiti / Jawa Pos
  4. Kelompok Media Indonesia. Surya Persindo

Pers Pinggiran
Pers yang tidak terlalu mengutamakan nilai komersial dan memiliki sirkulasi yang terbatas. Biasanya keuntungan dari penjualan cetakan hanya cukup untuk biaya produksi berikutnya. Pers pinggiran hanya memerlukan izin berupa Surat Tanda Terdafta (STT).

Pers Mahasiswa
Pers Mahasiswa dimulai sejak 1955 yang dikelola oleh mahasiswa dari berbagai fakultas dan universitas. Pada 1958, Pers Mahasiswa mendapat kesulitan karena mendapat tekanan politik dan ekonomi hingga tahun 1965 dikarenakan surat kabar diwajibkan bekerjasama dengan partai politik tertentu sehingga netralitas yang coba dijunjung oleh Pers Mahasiswa semakin langka.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

[7] KEBIJAKAN KOMUNIKASI DI ERA REFORMASI (BAGIAN 1 : PERS)

Reformasi merupakan era perubahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia pada pasca era orde baru. Reformasi bangsa Indonesia pada 1998 berhasil menggulingkan Soeharto yang teah menjabat sebagai presiden selama 32 tahun. Pergerakan reformasi di Indonesia didorong oleh beberapa faktor, diantaranya: Krisis Politik, demokrasi pada era orde baru dilaksanakan hanya untuk kepentingan pemerintah sendiri. Krisis Hukum, hukum dijadikan alat untuk membela kepentingan penguasa. Krisis Ekonomi, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Krisis Sosial, konflik antar etnis dan agama sehingga terjadi kerusuhan di beberapa daerah di Indonesia. Krisis kepercayaan, pemerintah tidak mampu membangun kehidupan politik yang membuat masyarakat tidak percaya  terhadap pemerintah. Pada era reformasi terdapat dinamika kebijakan informasi dan komunikasi : Masa Presiden Habibie (21 Mei 1998 - 20 Oktober 1999) - Masa ini Ia memberlakukan kebijakan pers seperti pencabutan pembredelan pers, pe
Read more

[12] KEBIJAKAN, HUKUM, DAN REGULASI BIDANG TELEKOMUNIKASI (FREKUENSI, INTERNET, DAN INFORMATIKA)

Dasar Kelahiran UU Telekomunikasidan penyiaran - Lahir pasca orba pada tahun 1999 - dipelopori oleh Margareth Tatcher, 1980an - RUU tekomunikasi sudah dibuat tahun 1996 - tahun 2000 ada studi tentang UU telekomunikasi UU pers 1999 dan UU penyiaran 2002 lahir karena reformasi, dan mengandung prinsip liberal, untuk mendukung demokrasi setelah bertahun-tahun ada di rezim otoriter. UU Pers disahkan 23 sept 1999 oleh habibie, dan lahirlah UU no. 40 Tahun 1999 Tentang Pers. UU Penyiaran tahun 2002 mengatur penyiaran yang menggunakan frekuensi publik, UU ini terbit pada masa kepresidenan Megawati. Demokrasi di Indonesia Indonesia menegakkan desentralisasi lewat otonomi daerah berdasarkan UUD 1945. Demokrasi menjamin hak ekososbud masyarakat sesuai pasal 31-34 UUD 1945. Demokratisasi telekomunikasi dan penyiaran Tolak ukur negara demokrasi adalah kebebasan berekspresi, berbicara, dan kemerdekaan pers. Jaminan tersebut perlu adanya keadilan. Regulasi telekomunikasi dan penyia
Read more

[10] KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum Keterbukaan Informasi Publik : 1. UUD 1945 Mengenai HAM (amandemeen) sebagai salah satu syarat negara hukum, indikator tingkat peradaban, dan demokrasi 2. TAP MPR Mengenai HAM : Tap MPR no. 17/MPR/98 dicanut, diganti menjadi Tap MPR no. 1/MPR/2003 3. Undang-Undang Pasal 20 dan 21 Tap MPR/17/MPR/1998 Masyarakat berhak atas komunikasi dan informasi untuk pengembangan pribadi. 4. Peraturan Perundang-Undangan Lain - HAM adalah  informasi tata ruang - HAM adalah informasi lingkungan hidup - HAM adalah informasi benar, jelas, jujur, mengenai barang dan jasa - Mencari informasi atau perlindungan hukum - catatan jasa telekomunikasi - melakukan kemerdekaan pers UU mengenai kerterbukaan informasi publik muncul pada era informasi 1998, dimana pada saat itu timbul kesadaran mengenai keterbukaan akses informasi dari berbagai kalangan. Banyak isu juga yang mendotong keterbukaan informasi publik, seperti pemberantasan korupsi, penegakkan Hak Asasi Manusia, dan keinginan unt
Read more