[9] REGULASI DAN KEBIJAKAN KOMUNIKASI DEKLARASI GENEVA DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Sejarah WSIS (World Summit on Information Society)
Merupakan forum dua arah yang dibuat oleh PBB melalui kesepakatan negara-negara di dunia. Ini mengatur mengenai ha yang berkaitan dengan isu yang timbul akibat teknologi informasi dan komunikasi. Tujuannya untuk menciptakan visi, komitmen, dan keinginan yang sama untuk menghasilkan masyarakat global...
Pelaksanaannya:
Tahap 1 pada tanggal 10-12 Desember 2003, 11 ribu peserta dari 175 negara. Menghasilkan Declaration of Principles and Plan of Action. Tujuannya mengembangkan dan membantu kelancaran pernyataan politik dan memastikan langkah yang diambil untuk masyarakat informasi di seluruh dunia.
Tahap 2 16-18 November 2005, 19 ribu peserta dari 176 negara. Mengesahkan dua dokumen, yaitu Tunis Commitment, dan Tunis Agenda for the information society.

ITU (International Telecomunication Union)
Merupakan bagian dair PBB yang mengusulkan WSIS pada 2001, namun baru dilaksanakan pada 2003. Terbentuk di genewa 17 mei 1865, untuk memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. Tugasnya mengalokasikan spektrukm radio global.

MDGs (Millenium Development Goals)
Tujuannya :
- menjalin kerjasama global
- memberantas kemiskinan dan kelaparan yang mematikan
- meningkatkan edukasi dengan standar internasional
- menjaga keseimbangan lingkungan alam
- kesetaraan gender dan emansipasi wanita
- memerangi hiv aids dan penyakit lainnya
- Meningkatkan kesehatan ibu hamil

MDGS dan WSIS
WSIS mewujudkan tujuan MDGs. Tahun 2015, MDGs berakhir, dan sudah tercapai beberapa tujuan yang dirumuskan, namun masalah kelaparan ,kesetaraan gender, klayanan kesehatan, dan edukasi masih belum bisa diwujudkan secara maksimal. Sehingga MDGs diubah menjadi SDGs pada september 2015. SDGs tujuan utamanya sama dengan MDGs untuk meningkatkan kemakmuran kehidupan masyarakat dan menghilangkan kemiskinan.

WSIS di Indonesia
Pada tahap 2, Indonesia sudah mengikuti perkembangan WSIS, yang megeluarkan empat isu, yaitu :
- E-Indonesia Strategy
- Internet Government
- Financial Mechanism
- Stock taking activity
Stakeholder WSIS di Indonesia :
1. Pemerintah, menciptakan kebijakan, regulasi, mengidentifikasi masalah, memonitor masalah kesenjangan digital.
2. Swasta, penyedia barang dan jasa informatika.
3. Masyarakat sipil, penyampai kebutuhan sosial.
4. Organisasi Internasional, mendorong koordinasi dan kerjasama

Bentuk penerapan WSIS di Indonesia;
INTERNET SEHAT
Merupakan program kampanye edukasi sejak 2002.
Regulasi pemerintah:
- UU no. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

[7] KEBIJAKAN KOMUNIKASI DI ERA REFORMASI (BAGIAN 1 : PERS)

Reformasi merupakan era perubahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia pada pasca era orde baru. Reformasi bangsa Indonesia pada 1998 berhasil menggulingkan Soeharto yang teah menjabat sebagai presiden selama 32 tahun. Pergerakan reformasi di Indonesia didorong oleh beberapa faktor, diantaranya: Krisis Politik, demokrasi pada era orde baru dilaksanakan hanya untuk kepentingan pemerintah sendiri. Krisis Hukum, hukum dijadikan alat untuk membela kepentingan penguasa. Krisis Ekonomi, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Krisis Sosial, konflik antar etnis dan agama sehingga terjadi kerusuhan di beberapa daerah di Indonesia. Krisis kepercayaan, pemerintah tidak mampu membangun kehidupan politik yang membuat masyarakat tidak percaya  terhadap pemerintah. Pada era reformasi terdapat dinamika kebijakan informasi dan komunikasi : Masa Presiden Habibie (21 Mei 1998 - 20 Oktober 1999) - Masa ini Ia memberlakukan kebijakan pers seperti pencabutan pembredelan pers, pe
Read more

[12] KEBIJAKAN, HUKUM, DAN REGULASI BIDANG TELEKOMUNIKASI (FREKUENSI, INTERNET, DAN INFORMATIKA)

Dasar Kelahiran UU Telekomunikasidan penyiaran - Lahir pasca orba pada tahun 1999 - dipelopori oleh Margareth Tatcher, 1980an - RUU tekomunikasi sudah dibuat tahun 1996 - tahun 2000 ada studi tentang UU telekomunikasi UU pers 1999 dan UU penyiaran 2002 lahir karena reformasi, dan mengandung prinsip liberal, untuk mendukung demokrasi setelah bertahun-tahun ada di rezim otoriter. UU Pers disahkan 23 sept 1999 oleh habibie, dan lahirlah UU no. 40 Tahun 1999 Tentang Pers. UU Penyiaran tahun 2002 mengatur penyiaran yang menggunakan frekuensi publik, UU ini terbit pada masa kepresidenan Megawati. Demokrasi di Indonesia Indonesia menegakkan desentralisasi lewat otonomi daerah berdasarkan UUD 1945. Demokrasi menjamin hak ekososbud masyarakat sesuai pasal 31-34 UUD 1945. Demokratisasi telekomunikasi dan penyiaran Tolak ukur negara demokrasi adalah kebebasan berekspresi, berbicara, dan kemerdekaan pers. Jaminan tersebut perlu adanya keadilan. Regulasi telekomunikasi dan penyia
Read more

[10] KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum Keterbukaan Informasi Publik : 1. UUD 1945 Mengenai HAM (amandemeen) sebagai salah satu syarat negara hukum, indikator tingkat peradaban, dan demokrasi 2. TAP MPR Mengenai HAM : Tap MPR no. 17/MPR/98 dicanut, diganti menjadi Tap MPR no. 1/MPR/2003 3. Undang-Undang Pasal 20 dan 21 Tap MPR/17/MPR/1998 Masyarakat berhak atas komunikasi dan informasi untuk pengembangan pribadi. 4. Peraturan Perundang-Undangan Lain - HAM adalah  informasi tata ruang - HAM adalah informasi lingkungan hidup - HAM adalah informasi benar, jelas, jujur, mengenai barang dan jasa - Mencari informasi atau perlindungan hukum - catatan jasa telekomunikasi - melakukan kemerdekaan pers UU mengenai kerterbukaan informasi publik muncul pada era informasi 1998, dimana pada saat itu timbul kesadaran mengenai keterbukaan akses informasi dari berbagai kalangan. Banyak isu juga yang mendotong keterbukaan informasi publik, seperti pemberantasan korupsi, penegakkan Hak Asasi Manusia, dan keinginan unt
Read more