[13] KEBIJAKAN, HUKUM, DAN REGULASI DI BIDANG PENYIARAN DIGITALISASI TELEVISI DAN RADIO

Kondisi Objektif Kebijakan Penyiaran
Pemerintah telah melakukan serangkaian studi dan mengeluarkan berbagai kebijakan, seperti Peraturan Menteri No. 22 Tahun 2011. Permen ini berpengaruh pada penyelenggaraan televisi di Indonesia. Peraturan ini merepresentasikan diri menjadi suatu bentuk peraturan baru dalam penyelenggaraan digitalisasi penyiaran televisi di Indonesia, sehingga Permen ini menjadi kontroversial.

Kebijakan Digitalisasi Televisi mempunyai implikasi ekonomi politik dan sosial budaya
1. Digitalisasi penyiaran memberikan efesiensi penggunaan frekuensi. Dalam sudut pandang ekopol, jumlah tidak berpengaruh secara signifikan bagi demokrasi keberagaman isi siaran dan oponi jika hanya dikuasai oleh beberapa orang
2. Media menjadi institusi penting dalam masyarakat modern . Media mengkonstruksikan realitas politik dan sebagai sumber pengkonstruksian kebudayaan dan nilai serta menjadi sumber ekonomi penting karena sifatnya langka, sehingga yang menguasai spektrum frekuensi akan memiliki keuntungan ekonomi yang besar.

Permen no. 22 Tahun 2011
Terdiri dari 9 bab dan 22 pasal.
Pokok yang diatur:
1. Penyelenggaraan penyediaan
2. Pembagian wilayah dan zona layanan
3. Perizinan
4. Industri atau komponen dalam negeri
5. Pelaksanaan penyiaran digital
6. Evaluasi dan pengawasan penyelenggaran penyiaran digital
7. Sanksi-sanksi

Paradigma Permen yaitu simbiosis otoritarianisme politik dan kapital.
Digitalisasi penyiaran versi permen itu demokratis atau otoriter yang digunakan dalam 3 indikator:
1. Saluran siaran digital harus tersedia secara adil
2. Adanya keseimbangan antara lembaga penyiaran publik atau komunitas dan swasta
3. Model usaha yang menjamin kesetraaan bagi semua orang, dan menghalangi monopoli dan oligopoli.

KPI
KPI punya tugas dan kewajiban :
1. Menjamin masyarakat memperoleh info yang layak dan benar sesuai ham
2. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bbid penyiaran
3. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat
4. Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik, dan apresiasi masyarakat

Perlindungan Publik
Hak publik dalam penyiaran
Penyiaran seharusnya mengedepankan pelayanan terhadap publik dan tidak menguntungkan hanya segelintir pihak.

Regulasi Penyiaran
Di negara demokrasi, menggunakan media public domain yang regulasinya sangat ketat.
3 alasan regulasi media yang menggunakan public domain berbeda dengan yang non-public domain :
1. Karena menggunakan publik domain, sepenuhnya milik rakyat
2. Prinsip scarcity yaitu bahwa frekuensi yang berasal dari spektrum gelombang radio adalah ranah publik yang terbatas
3. Sifatnya pervasif yaitu bahwa program siaran media elektronik memasuki ruang publik, tersebar secara cepat ke ruang keluarga tanpa diundang.



Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

[7] KEBIJAKAN KOMUNIKASI DI ERA REFORMASI (BAGIAN 1 : PERS)

Reformasi merupakan era perubahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia pada pasca era orde baru. Reformasi bangsa Indonesia pada 1998 berhasil menggulingkan Soeharto yang teah menjabat sebagai presiden selama 32 tahun. Pergerakan reformasi di Indonesia didorong oleh beberapa faktor, diantaranya: Krisis Politik, demokrasi pada era orde baru dilaksanakan hanya untuk kepentingan pemerintah sendiri. Krisis Hukum, hukum dijadikan alat untuk membela kepentingan penguasa. Krisis Ekonomi, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Krisis Sosial, konflik antar etnis dan agama sehingga terjadi kerusuhan di beberapa daerah di Indonesia. Krisis kepercayaan, pemerintah tidak mampu membangun kehidupan politik yang membuat masyarakat tidak percaya  terhadap pemerintah. Pada era reformasi terdapat dinamika kebijakan informasi dan komunikasi : Masa Presiden Habibie (21 Mei 1998 - 20 Oktober 1999) - Masa ini Ia memberlakukan kebijakan pers seperti pencabutan pembredelan pers, pe
Read more

[12] KEBIJAKAN, HUKUM, DAN REGULASI BIDANG TELEKOMUNIKASI (FREKUENSI, INTERNET, DAN INFORMATIKA)

Dasar Kelahiran UU Telekomunikasidan penyiaran - Lahir pasca orba pada tahun 1999 - dipelopori oleh Margareth Tatcher, 1980an - RUU tekomunikasi sudah dibuat tahun 1996 - tahun 2000 ada studi tentang UU telekomunikasi UU pers 1999 dan UU penyiaran 2002 lahir karena reformasi, dan mengandung prinsip liberal, untuk mendukung demokrasi setelah bertahun-tahun ada di rezim otoriter. UU Pers disahkan 23 sept 1999 oleh habibie, dan lahirlah UU no. 40 Tahun 1999 Tentang Pers. UU Penyiaran tahun 2002 mengatur penyiaran yang menggunakan frekuensi publik, UU ini terbit pada masa kepresidenan Megawati. Demokrasi di Indonesia Indonesia menegakkan desentralisasi lewat otonomi daerah berdasarkan UUD 1945. Demokrasi menjamin hak ekososbud masyarakat sesuai pasal 31-34 UUD 1945. Demokratisasi telekomunikasi dan penyiaran Tolak ukur negara demokrasi adalah kebebasan berekspresi, berbicara, dan kemerdekaan pers. Jaminan tersebut perlu adanya keadilan. Regulasi telekomunikasi dan penyia
Read more

[10] KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum Keterbukaan Informasi Publik : 1. UUD 1945 Mengenai HAM (amandemeen) sebagai salah satu syarat negara hukum, indikator tingkat peradaban, dan demokrasi 2. TAP MPR Mengenai HAM : Tap MPR no. 17/MPR/98 dicanut, diganti menjadi Tap MPR no. 1/MPR/2003 3. Undang-Undang Pasal 20 dan 21 Tap MPR/17/MPR/1998 Masyarakat berhak atas komunikasi dan informasi untuk pengembangan pribadi. 4. Peraturan Perundang-Undangan Lain - HAM adalah  informasi tata ruang - HAM adalah informasi lingkungan hidup - HAM adalah informasi benar, jelas, jujur, mengenai barang dan jasa - Mencari informasi atau perlindungan hukum - catatan jasa telekomunikasi - melakukan kemerdekaan pers UU mengenai kerterbukaan informasi publik muncul pada era informasi 1998, dimana pada saat itu timbul kesadaran mengenai keterbukaan akses informasi dari berbagai kalangan. Banyak isu juga yang mendotong keterbukaan informasi publik, seperti pemberantasan korupsi, penegakkan Hak Asasi Manusia, dan keinginan unt
Read more